Lumajang (beritajatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg atau gas melon. Upaya ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan subsidi energi diterima oleh masyarakat yang berhak, serta menjaga ketahanan ekonomi lokal melalui ketersediaan energi untuk rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Lumajang, Yudho Hariyanto, menyampaikan bahwa sinergi yang dibangun tidak sebatas pada pemantauan administratif, melainkan pada aksi konkret di lapangan melalui pengawasan bersama dan pelaksanaan operasi pasar di berbagai wilayah. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi LPG bersubsidi.
Dukungan dari pihak Pertamina Patra Niaga juga diperkuat melalui pernyataan Sales Branch Manager, Hendra Saputra, yang menegaskan bahwa pasokan LPG 3 kg di wilayah Lumajang dalam kondisi stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa Pertamina secara aktif memantau distribusi hingga ke tingkat pangkalan untuk memastikan kualitas dan kuantitas tabung LPG sesuai dengan standar.
Pengawasan juga difokuskan pada sektor usaha seperti restoran dan hotel untuk menghindari penyalahgunaan LPG subsidi. Hendra menyatakan bahwa jika ditemukan kendala teknis atau kebutuhan mendesak, Pertamina siap menyesuaikan pasokan secara fleksibel agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Sementara itu, Sekretaris Hiswana Migas, Joko Cahyono, menegaskan pentingnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan Pertamina. Menjelang momen besar seperti Idul Fitri, pihaknya rutin menggelar operasi pasar tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan LPG di seluruh wilayah Lumajang.
Meski distribusi dinilai berjalan baik, pengawasan terus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat, inspeksi lapangan, dan penindakan terhadap praktik distribusi yang tidak sesuai aturan. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha ini membentuk fondasi sistem distribusi energi yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah strategis ini membuktikan bahwa penyediaan energi bersubsidi tidak hanya soal logistik, tetapi juga bagian integral dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadikan subsidi LPG sebagai instrumen pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (adi)
as a preferred source on Google
