California (beritajatim.id) – Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan bahwa negara bagian yang dipimpinnya akan menggugat pemerintahan Donald Trump atas keputusan mengirim 300 anggota Garda Nasional California ke Portland, Oregon.
Newsom menuding langkah tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan militer untuk kepentingan politik, yang menurutnya mengancam prinsip hukum dan demokrasi di Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu (5/10/2025), Newsom menegaskan bahwa tindakan pemerintahan Trump melanggar hukum karena dilakukan tanpa dasar legal yang sah setelah pengadilan federal menolak upaya Trump untuk mengambil alih kendali atas Garda Nasional Oregon.
“Ini adalah bentuk penyalahgunaan hukum dan kekuasaan yang luar biasa,” tegas Newsom.
“Pemerintahan Trump dengan terang-terangan menyerang supremasi hukum dan mengabaikan keputusan pengadilan. Mereka memperlakukan hakim, bahkan yang diangkat sendiri oleh Presiden, sebagai lawan politik,” lanjutnya.
300 Pasukan Garda Nasional Dikirim ke Portland
Dalam siaran pers tersebut, Newsom mengungkap bahwa Presiden Trump telah memerintahkan 300 personel Garda Nasional California untuk segera menuju Portland. Pengiriman ini dilakukan setelah hakim federal Karin Immergut menolak permintaan Trump untuk menempatkan 200 anggota Garda Nasional Oregon di bawah kendali pemerintah federal.
Pemerintah federal mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk mengendalikan situasi di Portland, yang disebut sedang “dikepung oleh demonstran” yang menentang tindakan penegakan imigrasi oleh agen federal.
Namun, dalam putusannya pada Sabtu (4/10/2025), Hakim Immergut menyatakan bahwa protes di Portland tidak cukup mengganggu atau berbahaya untuk membenarkan pengerahan pasukan militer. Ia menyebut tindakan Trump sebagai langkah yang tidak proporsional dan berisiko memperkeruh situasi.
“Protes di Portland tidak menunjukkan tingkat kekerasan yang signifikan yang dapat membenarkan penggunaan Garda Nasional,” tulis Immergut dalam putusannya.
Gugatan California: Tolak Militerisasi terhadap Warga Sipil
Sebagai tanggapan, Newsom menegaskan bahwa Negara Bagian California akan menggugat pemerintahan Trump di pengadilan federal. Gugatan ini menuduh bahwa presiden telah melanggar hukum federal dengan memanfaatkan kekuatan militer untuk tujuan politik domestik.
“Kami akan membawa masalah ini ke pengadilan, tetapi masyarakat tidak boleh diam menghadapi tindakan otoriter seperti ini dari Presiden Amerika Serikat,” ujar Newsom.
Gugatan yang diajukan pemerintah California akan menjadi kasus hukum besar berikutnya dalam rangkaian sengketa antara negara-negara bagian yang dikuasai Demokrat dengan pemerintahan Trump.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara bagian seperti California, Oregon, dan Washington telah berulang kali menantang kebijakan federal yang dianggap melanggar hak-hak negara bagian dan kebebasan sipil.
Trump: Portland Dalam Kepungan
Sementara itu, Presiden Donald Trump membela keputusannya dengan alasan bahwa Portland “berada dalam keadaan darurat” akibat gelombang demonstrasi anti-imigrasi yang kerap berujung bentrokan dengan aparat.
Trump menegaskan bahwa ia memiliki otoritas penuh sebagai panglima tertinggi militer untuk mengerahkan pasukan guna menjaga ketertiban nasional.
Pada 27 September 2025, Trump memerintahkan pengiriman “seluruh pasukan yang dibutuhkan” ke Portland dan menempatkan Garda Nasional Oregon di bawah kendali Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Namun sehari kemudian, Negara Bagian Oregon dan Pemerintah Kota Portland mengajukan gugatan hukum, menuding presiden melanggar batas wewenang konstitusionalnya.
Kasus ini kemudian naik banding ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 di San Francisco, yang sebelumnya pernah memulihkan kewenangan Trump untuk mengerahkan Garda Nasional di Los Angeles setelah sempat ditangguhkan oleh pengadilan federal.
Krisis Politik dan Hukum di Tengah Ketegangan Nasional
Konflik antara Gubernur Newsom dan Presiden Trump ini menambah ketegangan politik antara pemerintah federal dan negara-negara bagian Demokrat menjelang tahun pemilu.
Bagi banyak pengamat politik, langkah Newsom dianggap sebagai upaya mempertahankan prinsip federalisme — bahwa setiap negara bagian berhak mengelola pasukan militernya tanpa campur tangan pemerintah pusat kecuali dalam kondisi ekstrem yang telah diatur konstitusi.
Kritikus juga menilai keputusan Trump dapat memperburuk hubungan sipil-militer di Amerika Serikat, mengingat pengerahan pasukan domestik sering kali menjadi isu sensitif yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.
“Penggunaan Garda Nasional dalam konteks politik domestik adalah preseden berbahaya,” ujar seorang analis kebijakan publik dari Stanford University. “Jika tindakan ini dibiarkan, maka prinsip pemisahan kekuasaan akan semakin kabur,” tambahnya.
Dampak dan Langkah Lanjutan
Pemerintah Negara Bagian California dikabarkan tengah mempersiapkan berkas hukum lengkap untuk diajukan ke pengadilan federal di San Francisco. Sementara itu, pengiriman pasukan Garda Nasional ke Portland dilaporkan sudah berlangsung, meski mendapat protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia.
Kasus ini diprediksi akan berlangsung sengit di pengadilan dan dapat menjadi ujian besar bagi batas kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. Jika pengadilan kembali menolak langkah Trump, maka keputusan tersebut bisa memperkuat posisi negara bagian dalam menolak dominasi federal atas militer lokal.
Pertarungan hukum antara Gubernur Gavin Newsom dan Presiden Donald Trump atas pengerahan Garda Nasional ini menjadi salah satu isu paling menonjol dalam lanskap politik Amerika Serikat saat ini.
Kasus ini bukan hanya soal perbedaan pandangan politik, tetapi juga menyangkut inti dari sistem pemerintahan federal dan batasan kekuasaan presiden terhadap negara bagian.
Dengan meningkatnya ketegangan politik dan sosial di seluruh negeri, hasil dari gugatan ini berpotensi membentuk preseden hukum baru tentang hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian di masa depan. (hdl)
as a preferred source on Google
