Tanjungpinang (beritajatim.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong evaluasi serius pasca-pemilu untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di masa mendatang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, evaluasi merupakan langkah penting agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga semakin menjamin kedaulatan rakyat dan kepastian hukum.
“Masukan dari berbagai pihak sangat menentukan arah perbaikan. Harapannya, pengawasan pemilu akan lebih baik di pemilu yang akan datang,” kata Bagja dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Kepulauan Riau.
Menurut Bagja, evaluasi menyeluruh dapat memperbaiki kualitas pemilu, baik dari sisi teknis maupun substansi. Ia menjelaskan, terdapat tiga tahapan penting yang harus menjadi perhatian dalam proses pemilu:
- Pre-election – tahapan sebelum hari pemungutan suara, meliputi perencanaan dan seleksi penyelenggara.
- Election day – tahapan hari pemungutan suara, termasuk proses perhitungan hingga rekapitulasi.
- Post-election – evaluasi dan perbaikan sistem untuk menghadapi pemilu berikutnya.
“Post-election ini hampir belum dilakukan secara serius oleh penyelenggara pemilu. Padahal sangat penting sebagai dasar perbaikan ke depan,” tegasnya.
Catatan Penting Bawaslu
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menyoroti beberapa catatan krusial, antara lain:
- Kebutuhan pengawas permanen di tingkat kabupaten/kota.
- Peningkatan patroli pengawasan di masa tenang.
- Pembenahan sistem seleksi penyelenggara yang kerap bermasalah menjelang hari pemungutan suara.
Pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar rekomendasi Bawaslu dipandang mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, Bawaslu menilai perlunya jeda waktu lebih panjang antara pemilu nasional dan pilkada. “Minimal dua tahun, agar penyelenggara dapat bekerja lebih efektif,” jelas Bagja.
Dukungan DPR
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendukung upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang penuh tantangan dan membutuhkan sinergi berbagai pihak.
“Demokrasi adalah proses panjang dan penuh tantangan. Perbaikan butuh sinergi tiga pilar yakni regulasi, struktur, dan kultur. Jika kultur tidak berubah, setiap lima tahun kita hanya akan mengulang evaluasi tanpa perbaikan,” tegasnya. (hdl)
as a preferred source on Google
