New York (beritajatim.id) – Sebanyak 125 negara peserta konferensi tingkat tinggi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan dukungan tegas terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen atas konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Seruan ini tertuang dalam dokumen resmi bertajuk Deklarasi New York, yang diumumkan pada Selasa (30/7) waktu setempat.
Deklarasi tersebut menjadi momentum diplomatik penting yang menggarisbawahi komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan perdamaian jangka panjang.
Rencana bertahap dalam deklarasi itu mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka dan tanpa militer, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, serta integrasi penuh kedua negara ke dalam kawasan Timur Tengah.
Dukungan Global dan Tekanan Diplomatik
Konferensi yang awalnya dijadwalkan berlangsung dua hari ini diperpanjang hingga Rabu (31/7) karena lebih dari 50 negara belum mendapat giliran berbicara. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
Pangeran Faisal meminta seluruh negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi tersebut sebelum sesi ke-80 Majelis Umum PBB yang akan dimulai pada pertengahan September 2025.
Deklarasi ini juga menandai pertama kalinya negara-negara Arab secara resmi mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga sipil Israel dan menyandera lebih dari 250 orang. Saat ini, sekitar 50 sandera masih ditahan.
Kecaman Terhadap Israel dan Hamas
Deklarasi New York menyampaikan kecaman ganda: terhadap serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, dan terhadap serangan Israel di Gaza yang disebut menyebabkan bencana kemanusiaan besar.
Aksi militer Israel yang disebut sebagai pengepungan dan kelaparan, telah menyebabkan lebih dari 60.000 warga Palestina tewas, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.
Israel sendiri menolak hasil pertemuan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakan terhadap solusi dua negara dengan alasan nasionalisme dan keamanan. Sementara Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menuduh negara-negara peserta konferensi berpihak pada ekstremisme.
“Ada pihak yang melawan terorisme dan ekstremisme, dan ada pula yang memilih menutup mata atau mencari jalan damai dengan mereka,” ujar Danon, Selasa malam (30/7).
Peta Jalan Perdamaian: Dari Gencatan Senjata hingga Misi Stabilitas Internasional
Deklarasi tersebut memuat rencana aksi bersama yang diusulkan oleh Prancis, Arab Saudi, Uni Eropa, Liga Arab, dan 15 negara anggota kelompok kerja. Mereka sepakat melakukan tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza dan membentuk komite administrasi transisi di bawah otoritas Palestina segera setelah gencatan senjata tercapai.
Rencana tersebut juga mencakup pengiriman misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB. Misi ini bertugas melindungi warga sipil Palestina, memfasilitasi transisi keamanan ke Otoritas Palestina, serta menjadi pengawas kesepakatan damai dan gencatan senjata antara kedua pihak.
Meski dukungan internasional kuat, rencana ini menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama dari Israel yang menolak pengakuan negara Palestina. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui pernyataan Gedung Putih, menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina bisa dianggap sebagai “hadiah bagi Hamas.”
Namun demikian, Deklarasi New York menjadi bukti kuat bahwa tekanan global terhadap solusi damai makin menguat, terutama di tengah meningkatnya kemarahan internasional terhadap krisis pangan dan kemanusiaan di Gaza akibat kebijakan blokade Israel. (hdl)
as a preferred source on Google
