Addis Ababa (beritajatim.id) – Para pemimpin Afrika yang berkumpul dalam KTT Uni Afrika ke-39 di Addis Ababa memperbarui seruan untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina serta mendukung pemberian status keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam komunike akhir yang dirilis usai pertemuan dua hari pada 14–15 Februari 2026, Uni Afrika menyatakan penolakan tegas terhadap segala upaya pemindahan paksa warga Palestina. Tindakan tersebut disebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional.
Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza
Selain isu politik, para pemimpin Afrika juga menyoroti memburuknya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Blokade dan pembatasan masuknya bantuan medis serta kemanusiaan disebut memperparah kondisi warga sipil.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik hasil KTT tersebut. Otoritas Palestina menilai bahasa yang diadopsi para pemimpin Afrika mencerminkan dukungan kuat terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk tuntutan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina merdeka.
Pemerintah Palestina juga menilai dukungan terhadap keanggotaan penuh di PBB sebagai langkah penting dalam memperkuat legitimasi internasional negara tersebut.
Dukungan untuk Solusi Dua Negara
Dalam pembahasan resmi, para kepala negara dan pemerintahan Afrika menegaskan kembali komitmen terhadap solusi yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB yang relevan. Mereka juga mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, dalam pidato pembukaan menekankan bahwa penderitaan rakyat Palestina menjadi perhatian moral komunitas internasional. Ia menyerukan penghentian kekerasan yang terus berlangsung di kawasan tersebut.
KTT ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, bersama sejumlah mitra internasional lainnya. Meski tema resmi pertemuan adalah keamanan air dan sanitasi sebagai pendorong agenda pembangunan Afrika, konflik regional dan global turut mendominasi diskusi politik.
Status Palestina di PBB
Palestina saat ini berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB sejak resolusi Majelis Umum 2012. Pada Mei 2024, Majelis Umum menyetujui resolusi yang mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh. Namun, proses tersebut tetap memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa sikap Uni Afrika memperkuat upaya global untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, sekaligus meningkatkan daya tahan politik rakyat Palestina dalam memperjuangkan negara merdeka. (ian)
as a preferred source on Google
