Surabaya (beritajatim.id) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh banyaknya penghargaan ataupun popularitas di media sosial, melainkan sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Eri Cahyadi saat menjadi pembicara dalam “Seminar Sehari: Kepemimpinan Nusantara” di Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Selasa (12/5/2026).
Dalam forum akademik tersebut, Eri memaparkan berbagai pendekatan kepemimpinan yang diterapkannya selama memimpin Kota Surabaya. Meski Surabaya telah menerima sejumlah pengakuan internasional seperti Kota Layak Anak tingkat dunia hingga masuk jaringan UNESCO Learning City, ia menilai penghargaan bukanlah tujuan utama pemerintahan.
Menurut Eri, indikator keberhasilan pemimpin harus diukur dari persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga angka kematian ibu. Ia menilai, tanpa perubahan nyata pada indikator tersebut, maka pencapaian simbolik tidak memiliki makna besar bagi warga.
Dalam paparannya, Eri juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan dalam kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
Konsep gotong royong menjadi fondasi utama dalam model kepemimpinannya. Salah satu implementasi yang terus didorong Pemkot Surabaya adalah penguatan ekonomi berbasis lingkungan melalui Kampung Pancasila. Program itu mengajak masyarakat saling mendukung ekonomi warga sekitar, termasuk mengutamakan belanja di toko kelontong dan usaha kecil di lingkungan masing-masing.
Selain itu, Eri mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintahannya sebelum pembangunan fisik kota. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai RW agar lebih dekat dengan warga dan memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Ia juga menyebut Surabaya menjadi salah satu daerah yang menerapkan pengelolaan zakat profesi ASN muslim secara kolektif untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program sosial dan penanganan warga miskin.
Pada sektor pelayanan publik, Pemkot Surabaya mulai mengubah pola birokrasi agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan siklus kehidupan. Pendekatan itu dimulai sejak masa kehamilan untuk pencegahan stunting hingga pelayanan bagi warga lanjut usia.
Eri yang akrab disapa Cak Eri turut menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Menurutnya, pembangunan kota tidak dapat bergantung pada satu figur pemimpin semata.
Karena itu, Pemkot Surabaya terus memperkuat peran Kader Surabaya Hebat (KSH), pengurus RW, pelaku usaha, hingga kampus agar terlibat langsung membantu masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Di akhir pemaparannya, Eri berharap model kepemimpinan berbasis gotong royong dan nilai kemanusiaan dapat terus diperkuat di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Baginya, keberhasilan seorang pemimpin hanya dapat dirasakan ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
as a preferred source on Google
