Surabaya (beritajatim.id) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Surabaya menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penulisan ulang sejarah Indonesia yang belakangan muncul dari lingkungan pemerintahan, khususnya Kementerian Kebudayaan.
Dalam pernyataan resminya, Ketua DPC GSNI Surabaya, Reyki Khairan Ananta, menegaskan bahwa sejarah tidak boleh ditulis ulang atas dasar kepentingan politik atau narasi sepihak. Ia menyebut bahwa penulisan sejarah yang tidak objektif merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas bangsa.
“Kami menolak segala bentuk manipulasi sejarah, termasuk penghilangan, pemolesan, maupun pengaburan peran tokoh-tokoh penting bangsa seperti Bung Karno,” tegas Reyki.
Distorsi Sejarah, Ancaman Nyata Bagi Generasi Muda
GSNI menyoroti bahwa beberapa narasi sejarah penting telah mengalami distorsi. Peran sentral Ir. Soekarno dalam membentuk identitas dan arah ideologi bangsa dinilai mulai dipinggirkan dari buku pelajaran dan ruang publik. Di sisi lain, periode Orde Baru yang sarat pelanggaran HAM dikhawatirkan akan “diputihkan” dari catatan sejarah.
“Jika sejarah Orde Baru yang penuh represi seperti peristiwa 1965, Petrus, Talangsari, hingga Reformasi 1998 dihapus, maka kita sedang mengulang kekeliruan masa lalu,” ujar Reyki.
Revisi Kurikulum Sejarah, Masih Jadi Kontroversi
Pernyataan GSNI ini muncul di tengah evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum sejarah nasional yang dimulai sejak 2020. Salah satu polemik yang sempat mencuat adalah rencana penghapusan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMA/SMK, yang memicu reaksi luas dari masyarakat.
Meskipun Kementerian telah menegaskan bahwa sejarah tetap menjadi bagian penting dalam kurikulum, kekhawatiran publik tetap tinggi. Sejumlah pihak menilai adanya upaya “penyesuaian narasi” yang bisa mengaburkan kebenaran historis.
GSNI Desak Keterlibatan Sejarawan Independen
GSNI Surabaya mendesak agar penulisan sejarah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan sejarawan independen dan akademisi. Proses ini harus berbasis bukti ilmiah dan terbuka terhadap kritik.
“Sejarah bukan milik pemerintah atau rezim, tapi milik rakyat dan kebenaran. Penulisan sejarah harus demokratis,” ujar Reyki.
Menjaga Ingatan Kolektif dan Kebenaran Sejarah
Menurut GSNI, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarahnya—baik yang gemilang maupun yang kelam. Penulisan ulang sejarah hanya bisa diterima bila bertujuan memperbaiki kesalahan faktual, bukan untuk mengontrol narasi demi kepentingan politik.
“Kami menyerukan kepada seluruh pelajar dan mahasiswa untuk menjaga ingatan kolektif bangsa. Jangan biarkan sejarah ditulis ulang demi menyenangkan penguasa,” tegas Reyki.
Pernyataan GSNI Surabaya ini memperkuat seruan banyak pihak untuk menjaga objektivitas sejarah Indonesia, sekaligus menjadi peringatan bahwa pendidikan sejarah yang jujur dan utuh adalah fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa yang adil dan demokratis. (dya/ted)
as a preferred source on Google
