Taipei (beritajatim.id) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan menyerukan langkah konkret untuk melindungi hak-hak pekerja migran setelah Amerika Serikat memblokir produk dari salah satu pabrik sepeda terkemuka di Taiwan. Langkah ini diambil menyusul dugaan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan industri manufaktur sepeda tersebut.
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS pada 24 September mengeluarkan Withhold Release Order (WRO) terhadap produk sepeda merek Giant Bicycles, yang diproduksi di pabrik mereka di Distrik Dajia, Taichung. Perintah ini dikeluarkan berdasarkan hukum AS yang melarang masuknya barang yang dihasilkan melalui kerja paksa.
Dugaan Kerja Paksa di Industri Padat Karya
Pemblokiran ini dipicu oleh laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS tahun 2024, yang berdasarkan wawancara dengan pekerja migran asal Vietnam dan Thailand. Laporan tersebut mengidentifikasi sejumlah risiko kerja paksa di pabrik Giant, termasuk penahanan dokumen, jam kerja berlebihan, dan biaya perekrutan yang tinggi.
Dalam pernyataannya, NHRC menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan serius bagi industri di Taiwan bahwa hak asasi manusia adalah bagian tak terpisahkan dari rantai pasokan global.
“Produk ‘Made in Taiwan’ harus menjamin perlindungan HAM, bukan hanya soal kualitas barang,” tegas NHRC.
Tuntutan NHRC: Reformasi Sistemik dan Kepatuhan HAM
NHRC menyebut bahwa persoalan kerja paksa masih marak di sektor padat karya seperti manufaktur dan konstruksi di Taiwan. Selain kerja paksa, pekerja migran juga rawan mengalami eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia.
Sebagai langkah reformasi, NHRC mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan untuk:
- Mengkaji pelonggaran pembatasan kebebasan berpindah majikan bagi pekerja migran
- Menghapus biaya perekrutan tenaga kerja asing
- Memperkuat sistem perekrutan langsung tanpa perantara
- Memperbarui Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang dirilis pada 2020
- Menyusun pedoman due diligence HAM bagi perusahaan
Selain itu, pemerintah diminta menetapkan langkah konkret sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta menyelenggarakan pendidikan HAM untuk kalangan industri.
Pekerja Migran Perlu Perlindungan Nyata
NHRC menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran, baik secara hukum maupun praktik di lapangan, merupakan tanggung jawab bersama negara dan pelaku industri.
“Perusahaan harus mematuhi prinsip ‘melindungi, menghormati, dan memulihkan’ dalam menjalankan tanggung jawab HAM,” tulis NHRC.
Komisi tersebut juga mendorong perusahaan untuk meninjau ulang kondisi rantai pasokan mereka serta secara terbuka mengumumkan langkah-langkah perbaikan. Transparansi ini, kata NHRC, penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan pasar internasional.
Kasus pemblokiran produk Giant Bicycles menjadi cerminan pentingnya compliance terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan global. Taiwan, sebagai pemain besar dalam industri manufaktur, diharapkan bisa menjadi contoh dalam memastikan bahwa produktivitas dan perlindungan HAM bisa berjalan beriringan. (hdl)
