Jakarta (beritajatim.id) – Kontak diplomatik baru terkait konflik Ukraina kembali mengemuka setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa delegasi Amerika Serikat dijadwalkan tiba di Moskow pada paruh pertama pekan depan. Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menginformasikan bahwa perwakilan Ukraina dan AS juga akan menggelar pembicaraan lanjutan dalam minggu ini.
Meski agenda baru mulai tersusun, perbedaan pandangan antara Moskow, Kyiv, dan Washington disebut masih mencolok, terutama dalam isu-isu yang dianggap fundamental bagi masing-masing pihak.
Rencana 28 Poin AS Belum Berujung Kesepakatan
Putin mengemukakan bahwa rencana 28 poin yang diajukan AS dapat menjadi dasar pembahasan lanjutan, meski belum ada usulan final. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bishkek, Kyrgyzstan. Ia menilai beberapa posisi Rusia sudah mulai terlihat dalam diskusi yang berlangsung sebelum dan setelah pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Alaska pada Agustus lalu.
Putin menegaskan perlunya perumusan diplomatik yang lebih presisi dan menilai sejumlah isu membutuhkan pembahasan intensif. Ia juga menepis persepsi bahwa Rusia memiliki niat menyerang Eropa, yang dinilainya tidak berdasar.
Ukraina Dorong Dialog untuk “Perdamaian Bermartabat”
Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, menyebut tim negosiasi Ukraina sedang mempersiapkan dialog konstruktif guna mencapai kemajuan nyata menuju penghentian krisis. Dalam pernyataannya di Telegram, Yermak menegaskan bahwa tujuan utama Ukraina dan mitra internasionalnya adalah meraih perdamaian yang “langgeng dan bermartabat”.
Yermak sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar elemen dari rencana AS telah mencapai kesepakatan prinsip, namun dokumen tersebut telah melalui revisi signifikan dari versi awal 28 poin.
Tiga Isu Utama Menjadi “Garis Merah”
Sumber diplomatik menyebut sedikitnya tiga isu menjadi kendala utama yang selama ini menjadi garis merah Ukraina dan sekaligus kekhawatiran Rusia. Isu itu meliputi kemungkinan pengorbanan wilayah di Donbas, pembatasan jumlah personel militer Ukraina menjadi maksimal 600.000, serta tuntutan agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO.
Menurut para analis, ketiga aspek tersebut dianggap menentukan keberhasilan atau kegagalan negosiasi yang tengah dibentuk.
Pengamat: Jarak Pandangan Masih Terlalu Lebar
Wakil Direktur Institut Studi Eurasia dari China Institutes of Contemporary International Relations, Chen Yu, menilai perbedaan antara Rusia dan Ukraina masih sangat lebar. Ia menjelaskan bahwa Moskow menuntut kendali penuh atas Donbas dan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah yang masih dikuasai Kyiv. Di sisi lain, wilayah tersebut dipandang Ukraina sebagai posisi pertahanan vital.
Proposal terbaru dari AS menawarkan pendekatan berbeda: pasukan Ukraina ditarik, Rusia mengambil alih, dan kawasan itu dijadikan zona demiliterisasi. Chen menilai belum ada kepastian apakah Kyiv mampu menerima pengaturan semacam itu.
Chen juga menyoroti tuntutan Rusia agar Ukraina dicegah secara hukum untuk bergabung dengan NATO, sementara Kyiv ingin tetap mempertahankan peluang keanggotaan di masa depan. Eropa pun disebut tidak dapat menerima jika Rusia diberi hak veto terhadap perluasan NATO.
Di sisi lain, permintaan Rusia untuk proses “demiliterisasi” Ukraina bertolak belakang dengan rencana AS yang menetapkan batas kekuatan pasukan hingga 600.000 personel—angka yang lebih dari dua kali lipat jumlah personel militer Ukraina sebelum konflik. Menurut Chen, ketentuan tersebut juga sulit diterima Moskow.
Prospek Negosiasi Masih Penuh Ketidakpastian
Meski sejumlah upaya diplomatik mulai terlihat, ketidaksepakatan mendasar mengenai wilayah, aliansi militer, hingga struktur pertahanan menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan masih panjang. Pertemuan-pekan depan dinilai dapat menjadi momentum penting, namun sejauh ini prospeknya masih dibayangi ketegangan dan kompromi yang sulit dicapai.
as a preferred source on Google
