Ponorogo (beritajatim.id) – Kalangan legislatif mengingatkan agar arah pembangunan di Kabupaten Ponorogo tetap berpegang pada visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan agar memiliki arah yang jelas dan terukur.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan harus tetap mengacu pada visi daerah “Ponorogo Hebat”, yang merupakan akronim dari Harmonis, Elok, Berkah, Amanah, dan Bertakwa.
Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Sasana Praja, Kamis (12/3/2026).
Visi Pembangunan sebagai Landasan Kebijakan
Dwi Agus Prayitno—yang akrab disapa Kang Wi—menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah bukan sekadar slogan, tetapi merupakan pandangan strategis jangka panjang yang harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, visi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan berpedoman pada visi pembangunan yang jelas, setiap program yang disusun pemerintah daerah diharapkan selaras dengan aspirasi masyarakat serta potensi lokal yang dimiliki Ponorogo.
Ia menilai, implementasi visi pembangunan harus tercermin secara nyata dalam perencanaan program serta penganggaran setiap tahun.
Pembangunan Harus Menjawab Masalah Sosial Ekonomi
Selain menjaga konsistensi arah pembangunan, DPRD Ponorogo juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang mampu menjawab persoalan sosial ekonomi masyarakat.
Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah tingkat kemiskinan yang memerlukan penanganan serius melalui program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Kang Wi, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus memastikan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi.
Dalam forum Musrenbang tersebut, ia juga mendorong agar seluruh program pembangunan yang dirumuskan benar-benar mengarah pada pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD Jalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Ponorogo memiliki peran penting dalam memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui penganggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui peran tersebut, DPRD berupaya memastikan setiap program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pentingnya Sinkronisasi dengan Pembangunan Provinsi dan Nasional
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nurkholis menekankan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan saling mendukung antarwilayah.
Ia juga menilai Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyepakati berbagai prioritas pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Selain itu, Nurkholis memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Kabupaten Ponorogo, termasuk peningkatan sejumlah indikator pembangunan daerah serta berbagai program pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Ke depan, ia berharap peningkatan kualitas pembangunan dapat terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Melalui forum Musrenbang, pemerintah daerah diharapkan dapat menyepakati berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. (hdl)
as a preferred source on Google
