Jakarta (beritajatim.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Timur (Kaltim), bersama Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, pada peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Bagja menjelaskan bahwa lima provinsi tersebut menunjukkan kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. “Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan kerawanan tertinggi,” katanya.
Khusus untuk Kalimantan Timur, Bagja menambahkan bahwa tingginya kerawanan di wilayah ini terkait dengan perubahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “Perpindahan ibu kota memengaruhi hak pilih dan hak memilih di daerah tersebut,” ujarnya.
Pemetaan kerawanan Pilkada 2024 didasarkan pada 27 indikator yang menilai berbagai kejadian dan bobot masing-masing indikator. Dari hasil pemetaan, sebanyak 28 provinsi berada dalam kategori kerawanan sedang, sedangkan 4 provinsi tergolong dalam kategori kerawanan rendah.
Di tingkat kabupaten/kota, terdapat 84 kabupaten/kota (16 persen) yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, 334 kabupaten/kota (66 persen) dalam kategori kerawanan sedang, dan 90 kabupaten/kota (18 persen) dalam kategori kerawanan rendah.
Bagja mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, dan pihak keamanan lainnya untuk mitigasi potensi gangguan keamanan. “Kami akan memastikan adanya langkah mitigasi jika terjadi gangguan keamanan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya koordinasi antara penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. “Kami akan memperkuat silaturahim dan sering mengadakan rapat koordinasi untuk membahas setiap masalah, sekecil apapun,” ujarnya.
Hadi menambahkan bahwa peluncuran pemetaan kerawanan ini menjadi panduan penting bagi semua pemangku kepentingan dalam bertindak. “Kemenko Polhukam akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pilkada berjalan lancar,” katanya.
Menurut Hadi, kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting untuk mengantisipasi permasalahan dengan langkah strategis. Ia berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung tanpa kendala berarti dengan bantuan pemetaan kerawanan yang ada. (hdl)
as a preferred source on Google
