Surabaya (beritajatim.id) – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menegaskan pentingnya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk menciptakan perubahan yang berdampak pada pelayanan publik. Bobby menyampaikan hal ini pada acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Asistensi Instansi Pemerintah Wilayah II di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (16/7/2024).
Menurut Bobby, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar penting dalam pemerintahan. “Evaluasi SAKIP menjadi bagian penting dan harus diperhatikan setiap pemerintah daerah setiap tahun. Kinerja Pemda harus berdampak sehingga tercipta pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Bobby juga menekankan pentingnya anggaran yang terstruktur dan terukur untuk mewujudkan layanan publik yang optimal. “Konsistensi perencanaan anggaran dan reformasi yang berdampak menjadi hal penting dalam mewujudkan layanan publik,” terangnya.
Bobby berharap evaluasi dan monitoring kali ini dapat memenuhi standar yang baik dari tim Kemenpan RB serta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. “Rekomendasi dari tim Kemenpan RB diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di daerah,” katanya.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB, Budi Prawira, menyatakan bahwa capaian kinerja Reformasi Berdampak menjadi indikator penting pelaksanaan SAKIP. “Reformasi Berdampak ini menjadi indikator penurunan kemiskinan di daerah, juga indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),” ujarnya.
Budi menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki timeline evaluasi yang jelas. “Dari 1 Maret hingga 31 Mei dilakukan pra-evaluasi dengan profiling berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023. Selanjutnya, 1 Juni hingga 31 Juli 2024, dilakukan desk evaluasi dan penyusunan catatan sementara untuk instansi yang dievaluasi. Pada 1 hingga 30 Agustus 2024, akan dilaksanakan panel internal dan finalisasi LKE AKIP 2024 serta penyusunan draft LHE AKIP 2024,” jelasnya.
Budi menambahkan bahwa finalisasi LHE AKIP dan penyampaian hasil evaluasi AKIP 2024 khusus untuk pemerintah daerah dijadwalkan pada bulan September 2024. “Jika seluruh proses terlaksana, pada bulan September 2024 akan dilakukan finalisasi LHE AKIP dan penyampaian hasil evaluasi AKIP 2024,” tutupnya. (rio/hdl)
as a preferred source on Google
