Tokyo (beritajatim.id) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin (10/11/2025) menyatakan akan menetapkan target fiskal baru jangka menengah guna memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam membelanjakan anggaran, langkah yang dinilai sebagai sinyal pelunakan terhadap komitmen lama Jepang untuk melakukan konsolidasi fiskal ketat.
Takaichi menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sempat tertekan akibat inflasi dan ketidakpastian global.
“Kita harus tetap menjaga kepercayaan pasar terhadap keuangan Jepang yang berkelanjutan. Namun tanpa investasi yang memadai, ekonomi tidak akan tumbuh,” ujar Takaichi di hadapan parlemen.
Rencana ini menandai pergeseran besar dari pendekatan pemerintahan sebelumnya, yang lebih fokus pada pencapaian target surplus anggaran tahunan.
Fokus ke Pertumbuhan, Bukan Sekadar Konsolidasi
Sejak dilantik pada 21 Oktober 2025, Takaichi berjanji akan menyusun paket stimulus ekonomi untuk menanggulangi kenaikan biaya hidup dan memperkuat investasi di sektor pertahanan serta teknologi pertumbuhan baru.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemotongan pajak penjualan guna merangsang konsumsi domestik, mempertegas orientasi kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan dibanding pengetatan fiskal.
Takaichi mengatakan, target baru tersebut akan disusun pada Januari 2026, menggantikan sasaran lama yang berupaya mencapai surplus anggaran primer pada 2025–2026.
“Mulai sekarang, kami akan meninjau keseimbangan anggaran dalam kerangka waktu beberapa tahun, bukan hanya tahunan,” jelasnya.
Langkah ini diyakini akan membantu pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk merespons dinamika ekonomi global, meski menimbulkan kekhawatiran terhadap utang publik Jepang yang kini mencapai dua kali lipat dari total PDB—tertinggi di antara negara-negara maju.
Tekanan Politik terhadap Bank of Japan
Selain kebijakan fiskal, Takaichi juga menyerukan agar Bank of Japan (BOJ) tidak terburu-buru menaikkan suku bunga.
“Saya berharap BOJ menetapkan kebijakan moneter yang stabil dan berkelanjutan untuk mencapai inflasi 2 persen, bukan karena dorongan biaya, tetapi karena kenaikan upah,” tegasnya.
Namun, pernyataan ini muncul di tengah tensi meningkat antara pemerintah dan bank sentral. Banyak anggota dewan BOJ dalam pertemuan Oktober lalu disebut mendukung kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, seperti terungkap dalam ringkasan pertemuan yang dirilis Senin (10/11).
Pertemuan berikutnya BOJ dijadwalkan pada 18–19 Desember 2025, bertepatan dengan penyusunan rancangan anggaran pemerintah Jepang. Menurut analis dari JP Morgan, Ayako Fujita, sebagian besar dewan kemungkinan akan menyetujui kenaikan suku bunga bila diusulkan Gubernur BOJ Kazuo Ueda.
“Namun masih belum jelas apakah BOJ dapat menyesuaikan kebijakannya tanpa menimbulkan gesekan politik dengan pemerintahan baru,” ujar Fujita.
Dilema Ekonomi Jepang: Antara Stimulasi dan Stabilitas
Pemerintahan Takaichi saat ini dihadapkan pada dilema antara memacu pertumbuhan dan menjaga stabilitas fiskal. Para ekonom menilai bahwa kebijakan ekspansif, seperti subsidi biaya hidup, dukungan investasi, dan pemotongan pajak, dapat memperkuat pemulihan jangka pendek tetapi berpotensi memperbesar defisit anggaran.
Ekonom Takuji Aida, yang duduk di panel ekonomi utama pemerintahan Takaichi, bahkan menyarankan agar BOJ menunda kenaikan suku bunga pada Desember, mengingat data menunjukkan ekonomi Jepang kemungkinan mengalami kontraksi pada kuartal ketiga.
“Kenaikan suku bunga dalam situasi ekonomi yang rapuh dapat memperburuk tekanan pada sektor rumah tangga dan bisnis,” katanya seperti dikutip Nikkei.
Langkah Berisiko dengan Potensi Besar
Meskipun kebijakan baru ini menuai kritik dari kalangan konservatif fiskal, banyak pengamat menilai bahwa Takaichi berusaha menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Langkah untuk memperpanjang horizon target anggaran dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja produktif—seperti penelitian, teknologi hijau, dan ketahanan energi—tanpa mengorbankan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan Jepang.
Namun, dengan utang publik tertinggi di dunia dan ketergantungan pada pembelian obligasi pemerintah oleh BOJ, perubahan arah kebijakan ini tetap mengandung risiko besar. Dan jika koordinasi antara pemerintah dan bank sentral tidak sejalan, Jepang bisa menghadapi tekanan pasar yang signifikan. (ris)
as a preferred source on Google
