Jakarta (beritajatim.id) – Posisi utang luar negeri Indonesia terus merangkak naik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa total utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 telah menembus angka fantastis, yakni Rp9.637,90 triliun. Angka tersebut setara dengan 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski pemerintah mengklaim angka tersebut masih dalam batas aman, lonjakan utang ini patut diwaspadai secara serius, terutama di tengah tren nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya menegaskan bahwa dibandingkan dengan negara tetangga, rasio utang Indonesia tergolong moderat. “Rasio utang Malaysia di kisaran 64 persen, Thailand 63,5 persen, dan Singapura bahkan mencapai 165-170 persen terhadap PDB. Dengan standar itu, kita masih aman,” katanya dikutip, Kamis (19/2/2026).
Pemerintah berdalih pelebaran utang merupakan strategi ekspansi fiskal. Defisit anggaran dipatok ketat di bawah 3 persen demi memberikan stimulus agar ekonomi bisa berbalik arah.
Ancaman Pelemahan Rupiah Terhadap Beban Utang
Namun, di balik optimisme pemerintah, ada celah risiko besar. Pelemahan rupiah yang terjadi secara persisten belakangan ini berpotensi menjadi “bom waktu” bagi struktur utang negara. Mengingat porsi utang luar negeri pemerintah cukup besar dalam denominasi valuta asing (valas), khususnya dolar AS, setiap kali rupiah mengalami depresiasi, nilai pokok utang sekaligus beban bunga cicilannya otomatis membengkak jika dikonversi ke rupiah.
Kondisi pelemahan mata uang ini memaksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk membayar kewajiban utang. Jika tren pelemahan rupiah ini gagal diredam, ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk sektor produktif, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan pangan justru akan tersedot habis untuk menutupi selisih kurs cicilan utang valas.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa hanya berlindung di balik rasio PDB yang dianggap masih wajar. Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi kunci mutlak. Jika tidak segera dikendalikan, strategi ekspansi fiskal yang diklaim ‘cerdas’ oleh Kemenkeu tersebut justru berisiko mencekik likuiditas negara di masa mendatang.
as a preferred source on Google
