Bandung (beritajatim.id) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat mencatat pencapaian signifikan dalam pemberantasan aksi premanisme lewat Operasi Pekat II Lodaya 2025.
Operasi yang berlangsung selama sepuluh hari, mulai 1 hingga 10 Mei 2025, ini berhasil mengungkap 177 kasus, dengan 111 kasus di antaranya merupakan aksi premanisme.
Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 504 pelaku, terdiri dari 44 pelaku Target Operasi (TO) dan 133 pelaku Non-Target Operasi (Non TO).
Ratusan Barang Bukti Diamankan
Sejumlah barang bukti yang berhasil disita selama operasi meliputi 45 senjata tajam, 1 airsoft gun, 98 unit kendaraan roda dua, 5 kendaraan roda empat, 8 unit handphone, 49 dokumen, 31 potong pakaian, dan 2 kartu identitas.
Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Operasi Nomor: R/Renops/12/IV/Ops.1.3/2025 dan Surat Perintah Kapolda Jabar Nomor: Sprin/1102/IV/OPS.1.3./2025 tertanggal 29 April 2025.
Kegiatan melibatkan berbagai satuan: mulai dari preemtif, preventif, penegakan hukum (gakkum), hingga satuan bantuan di tingkat Polda dan seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Jabar.
Kasus-Kasus Menonjol Terungkap
Selama operasi, beberapa kasus menonjol berhasil dibongkar, termasuk:
- Penganiayaan oleh anggota ormas Gibas yang ditangani oleh Polres Tasikmalaya dan Polres Cimahi
- Perampasan mobil oleh oknum debt collector dari perusahaan pembiayaan Indomobil
Komitmen Penegakan Hukum dan Pembinaan Sosial
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa Operasi Pekat II Lodaya adalah bentuk nyata dari komitmen kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Operasi ini mencerminkan kerja keras seluruh personel yang turun langsung ke masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat, terutama premanisme yang kerap meresahkan warga. Kami akan terus konsisten melakukan penegakan hukum secara tegas, terukur, dan humanis,” tegasnya, Senin (12/5/2025).
Tak hanya melakukan penindakan, Polda Jabar juga berkomitmen melakukan pendekatan solutif terhadap akar persoalan sosial yang memicu premanisme.
“Pembinaan serta solusi terkait lahan pekerjaan dan persoalan sosial budaya preman terus dibicarakan bersama Gubernur Jawa Barat dan kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten,” lanjut Kombes Hendra.
Kapolda Jawa Barat telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus melakukan penindakan berkelanjutan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Barat.
Dengan hasil ini, Polda Jabar menegaskan bahwa operasi semacam ini akan terus menjadi bagian dari strategi besar dalam menciptakan ruang publik yang lebih aman, bebas dari aksi kekerasan dan intimidasi yang berkedok legalitas.(adi/ted)
as a preferred source on Google
