Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh kepala daerah untuk segera menyalurkan anggaran Pilkada Serentak 2024. Anggaran Pilkada ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan kepada seluruh kepala daerah,” ujar Tito kepada awak media usai Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 bersama Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Tito menjelaskan bahwa jumlah anggaran Pilkada yang diberikan mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati pemerintah daerah dengan penyelenggara serta aparat keamanan. Dari jumlah yang disepakati, Pemda minimal menyalurkan 40 persen pada tahun lalu dan 60 persen diberikan tahun ini.
Mendagri mengaku telah mengecek pencairan anggaran Pilkada di masing-masing daerah. Hasilnya, masih ada penyelenggara Pilkada di daerah yang belum menerima anggaran. Tito menegaskan akan mengejar daerah tersebut agar segera menyalurkannya.
“Saya minta tolong kepada rekan-rekan kepala daerah untuk segera mengalokasikan anggaran yang sudah ada itu ke KPUD. Waktunya sudah tinggal pendek, 5 bulan lagi. KPUD perlu melakukan banyak persiapan, termasuk logistik yang harus mereka bayar,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan lancar. Proses penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga berjalan baik tanpa adanya konflik kekerasan. Meski demikian, masih ada sejumlah permasalahan seperti bencana alam di beberapa daerah dan sedikit konflik masyarakat di Papua.
“Intinya, pemilu yang berlangsung pada 14 Februari dan tahapan sebelumnya serta setelahnya berjalan cukup baik, aman, lancar, dan kondusif,” tandasnya. (hdl)
as a preferred source on Google
