Surabaya (beritajatim.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memanfaatkan kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/11/2024), sebagai momen strategis untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan pembangunan daerah.
Rapat yang dihadiri jajaran Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia pusat, serta perwakilan BI Jawa Timur itu membahas perekonomian dan fiskal Jawa Timur tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Adhy menekankan pentingnya pemerataan dana transfer pusat ke daerah. “Kunjungan kerja Banggar ini menjadi kesempatan bagi kepala daerah menyuarakan dukungan terkait dana transfer pusat. Meski ada peningkatan dana transfer, distribusinya perlu lebih merata,” ujar Adhy.
Adhy juga menyoroti fleksibilitas mandatory spending dan earmark yang dianggap kurang memadai. “Beberapa komoditas penyumbang pajak besar masih belum dialokasikan secara optimal. Misalnya, DBHCHT cukup untuk daerah penghasil, tetapi kurang bagi daerah non-penghasil,” jelasnya.
Ia mengusulkan Kementerian Keuangan mengevaluasi alokasi dana transfer agar lebih proporsional, sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan antar wilayah.
Menanggapi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Adhy menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah pusat. “Kami siap mengikuti keputusan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Adhy optimistis terhadap kondisi ekonomi Jawa Timur, yang tumbuh 4,91 persen hingga triwulan III 2024, meski menghadapi perlambatan nasional. “Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55 persen, serta 14,52 persen terhadap perekonomian nasional,” ungkapnya.
Untuk 2024-2025, Pemprov Jatim akan fokus pada pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor agro dan pariwisata, akselerasi investasi, serta peningkatan akses infrastruktur demi menjaga stabilitas ekonomi.
Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah terkait penggunaan dana transfer APBN. Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir soal kenaikan PPn berada di tangan Presiden.
“Kami menunggu arahan dari Presiden mengenai implementasi kenaikan PPn sesuai undang-undang,” ujar Wihadi.
Dengan slogan Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju dan Jawa Timur Gerbang Nusantara Baru, Pj Gubernur optimistis Jawa Timur mampu terus berkontribusi bagi pembangunan nasional. (hdl)
