Teheran (beritajatim.id) – Iran menegaskan belum akan melanjutkan perundingan menuju kesepakatan final dengan Amerika Serikat sebelum lima poin awal dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai perdamaian kawasan dijalankan sepenuhnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa implementasi komitmen di lapangan menjadi prasyarat utama bagi Teheran sebelum memasuki tahap negosiasi berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf dalam wawancara dengan televisi pemerintah IRIB pada Selasa (30/6). Selain menjabat sebagai Ketua Parlemen, Qalibaf juga memimpin tim perunding Iran dalam proses pembicaraan dengan Amerika Serikat terkait implementasi kesepakatan perdamaian.
Menurut Qalibaf, kunjungan delegasi Iran ke Swiss baru-baru ini difokuskan pada pembahasan pelaksanaan sejumlah poin penting dalam MoU yang ditandatangani kedua negara pada pertengahan Juni 2026. Pemerintah Iran menilai implementasi kesepakatan tersebut harus berjalan secara bertahap sebelum memasuki pembahasan mengenai penyelesaian akhir.
Lima poin awal yang menjadi prioritas Iran meliputi penghentian konflik di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat, pembukaan kembali Selat Hormuz, penerbitan izin atau waiver bagi ekspor minyak mentah Iran, serta pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan.
Qalibaf menegaskan bahwa pelaksanaan tahapan berikutnya dalam MoU tidak akan dimulai apabila kelima poin pendahuluan tersebut belum direalisasikan. Menurutnya, implementasi di lapangan menjadi ukuran utama bagi keberlanjutan proses diplomasi antara kedua negara.
Dalam wawancara tersebut, Qalibaf juga mengungkapkan bahwa Iran, Amerika Serikat, dan Lebanon telah menyepakati pembentukan komite bersama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memastikan berakhirnya konflik di Lebanon, serta menjaga kedaulatan negara tersebut. Ia menyebut Iran dan Amerika Serikat telah menunjuk masing-masing perwakilan dalam komite tersebut.
Di sisi lain, Qalibaf menegaskan bahwa Iran tetap membuka jalur diplomasi sebagai bagian dari penyelesaian konflik kawasan. Namun, ia juga menyatakan pemerintah Iran akan tetap mengambil langkah yang dianggap perlu apabila menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya.
Sementara itu, perkembangan diplomasi kawasan juga melibatkan Qatar sebagai salah satu mediator. Kementerian Luar Negeri Qatar menyampaikan bahwa Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani melakukan pembahasan mengenai situasi regional dan gencatan senjata di Lebanon bersama utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk menjaga implementasi kesepakatan damai dan mendorong stabilitas di Timur Tengah setelah meningkatnya ketegangan dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman mengenai penghentian konflik di kawasan pada 18 Juni 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi dimulainya proses negosiasi lanjutan yang difokuskan pada implementasi berbagai komitmen yang telah disepakati kedua pihak.
Empat hari setelah penandatanganan MoU, yakni pada 22 Juni 2026, kedua negara memulai perundingan teknis di Swiss. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah konsultasi tingkat tinggi antara delegasi Iran dan Amerika Serikat sehari sebelumnya dengan fasilitasi pemerintah Pakistan dan Qatar.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa proses normalisasi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat masih sangat bergantung pada implementasi komitmen awal yang telah disepakati. Keberhasilan pelaksanaan lima poin prioritas tersebut diperkirakan akan menjadi faktor penentu bagi kelanjutan negosiasi menuju kesepakatan damai yang lebih komprehensif sekaligus berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. (hdl)
as a preferred source on Google
