Jakarta (beritajatim.id) – Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk menegakkan hukum dalam kasus penembakan pemulung di Palu, Sulawesi Tengah, dan pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara yang diduga melibatkan personel TNI. Komisi yang mengurusi pertahanan negara ini menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan penegakan hukum.
“Untuk kasus di Palu, hukum wajib ditegakkan. Pangkoops AU harus berani mengusut hingga membawa pelaku ke pengadilan militer,” ujar Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Penembakan ini terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7/2024). Pemulung bernama Jenri ditembak dengan senapan angin oleh oknum personel TNI AU saat kepergok melompati pagar kawasan rumah dinas tersebut.
Oknum TNI AU yang menembak pemulung kini ditahan dan diproses di Lanud Hasanuddin, sementara korban telah mendapatkan perawatan medis dan kondisinya mulai membaik. “Apalagi korban tidak melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam,” sesal TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menilai bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat dibenarkan. “Pelaku penembakan harus ditindak tegas untuk menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa,” tegasnya.
Komisi I DPR yakin bahwa TNI AU akan melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap peristiwa ini. Selain itu, TB Hasanuddin juga menyoroti kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menewaskan Sempurna Pasaribu beserta keluarganya. Anak korban telah melapor ke Puspom TNI AD dengan sejumlah bukti yang menunjukkan indikasi keterlibatan oknum TNI.
“Walaupun baru indikasi, POM TNI harus aktif melakukan investigasi penyelidikan dan penyidikan,” ujar purnawirawan jenderal bintang tiga TNI AD ini.
Pihak kepolisian telah menangkap tiga pelaku pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, namun motif pembakaran masih dalam penyelidikan. POM TNI AD diminta untuk proaktif mengusut laporan anak korban. “Jika terbukti ada anggota TNI yang terlibat, maka segera adili di pengadilan secara terbuka,” tegas TB Hasanuddin.
Dua kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Komisi I juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi personel TNI.
“DPR berharap masyarakat membantu pengawasan terhadap seluruh prajurit TNI di lapangan, dan jangan ragu melaporkan ke aparat setempat jika ada hal-hal yang merugikan masyarakat,” tutup TB Hasanuddin. (hdl)
as a preferred source on Google
